Pelajaran Penting dalam Membangun Masjid di Jepang dan Negara Nonmuslim Lainnya

Posted on

Sekitar tiga bulan yang lalu, Aku mendapatkan undangan untuk menghadiri rapat rencana pembangunan Masjid di Kurashiki. Awalnya kupikir rapat ini sudah pada tahapan yang cukup jauh, seperti pembahasan keorganisasian dan pengurusan Masjid, ataupun penentuan program Masjid. Namun ternyata rapat ini masih dalam tahap pembentukan panitia untuk pembangunan Masjid. Rapat ini khususnya ialah membuka wacana bahwa akan diadakan pembangunan Masjid beserta latar belakang dan kebutuhannya.

Setelah rapat pertama, diperoleh Komite Pembangunan Masjid. Beliau-beliau ini dipilih berdasarkan kemungkinan tinggal permanen, kemampuan berbahasa Jepang (dan kaitannya dengan administrasi) dan kebersediaan. Aku jelas tidak masuk dalam komite, tetapi diundang kembali pada rapat kedua.

Alhamdulillah sekali aku bersyukur hadir di rapat kedua. Menurutku rapat kedua berisi ilmu yang akan sangat penting untuk diketahui semua muslim, terutama aktivis da’wah. Pada rapat kedua, diundang dua orang perwakilan dari Masjid Hiroshima yaitu Sdr. Arif Hidayat dan Mr. Dr. Basem Abdullah.

Brother Basem Abdullah ini akan sharing pengalaman pembangunan Masjid di Jepang. Sebab beliau ini memiliki banyak pengalaman dalam aktivitas pendirian Masjid di Jepang. Mari simak:

Konsep dasar Pendirian Masjid

Pendirian Masjid di Jepang
Pendirian Masjid di Jepang

1. Masjid yang akan didirikan ialah pusat peribadahan dan aktivitas da’wah ummat Islam.
2. Masjid akan bersifat permanen, sebagai rumah Allah ia tak boleh tutup oleh kepentingan dan ancaman apapun selama masih ada muslim.
3. Segala jenis kegiatan da’wah keislaman difasilitasi Masjid.
4. Tidak ada fanatisme kesukuan, aliran maupun golongan tertentu di Masjid.

 

Status Resmi dan Kekuatan Hukum

Pertama-tama, dari Hiroshima menyampaikan tentang pentingnya legal document dan kekuatan hukum Masjid. Jika membangun Masjid/Mushola di Indonesia mungkin legal dokumen dan kekuatan hukumnya bisa diperoleh dengan mudah sebab pemerintah dan masyarakatnya mendukung adanya rumah ibadah, di Jepang dan Negara Nonmuslim lain semuanya berbeda.

Kedudukan Hukum Masjid

Keberadaan Masjid harus terjamin oleh hukum yang berlaku di Jepang. Ia tidak dilindungi oleh pemerintah, masyarakat ataupun pihak swasta, tetapi dilindungi oleh hak-hak hukum yang ada. Oleh karena itu pengurus masjid harus memperhatikan kejelasan status hukum dari Masjid tersebut.

Salah satu contohnya ialah kejadian tentang meninggalnya seorang muslimah (mualaf) Jepang. Pihak keluarganya ingin memakamkan dengan cara dibakar (ala Jepang), tetapi sahabat-sahabatnya di komunitas Masjid Fukuoka tahu kalau dia seorang muslimah, setelah ditelisik ternyata beliau pernah menuliskan surat wasiat agar pemakamannya harus dengan cara muslim. Kemudian pihak Masjid mengajukan permohonan untuk itu. Setelah sidang, hukum yang berlaku menyatakan kasus ini dimenangkan oleh Masjid dengan bukti-bukti yang cukup.

Contoh lainnya ialah kegiatan da’wah masjid bergesekan dengan masyarakat sekitar (seperti idul fitri yang mendatangkan banyak orang) maka penyelesaiannya harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Jika posisi Masjid lemah dimata hukum maka bisa dipastikan akan kalah dalam kedua kasus.

 

Manajemen Organisasi Masjid

Kepemilikan dan pengelolaan masjid harus ditangan organisasi yang professional dan bertanggung jawab. Salah satu model yang dicontohkan ialah di Masjid Hiroshima.

Organisasi Pengurus Masjid

Di sana pimpinan organisasinya berbentuk majelis, sehingga hal-hal penting dan arah da’wah Masjid diputuskan oleh lima orang yang dipilih dengan beberapa pertimbangan. Keputusan untuk merobohkan, menutup ataupun menjual Masjid hanya bisa dilakukan jika kelima orang tersebut sepakat. Artinya hanya perlu satu orang yang benar-benar shalih dan lurus dalam niatan da’wahnya sehingga Masjid ini bertahan.

Salah satu cerita menarik ketika Masjid didirikan tanpa kepemilikan organisasi ialah:
Ada seorang muslim yang memiliki kemampuan finansial yang cukup dan memiliki sebidang tanah di negara nonmuslim. Dari tanah tersebut kemudian dibangunlah Masjid tanpa pemindanhan tangan kepemilikan tanahnya. Muslim ini merawat masjid dengan sangat baik, hingga akhirnya beliau meninggal dunia. Secara otomatis kepemilikan tanahnya jatuh pada Sang Anak. Anak tersebut ternyata tidak meiliki akhlak dan keimanan yang sama dengan Ayahnya. Sang Anak ingin menjual bangunan masjid tersebut dan menghentikan kegiatan di Masjid hingga ummat islam mau membeli Masjid dan tanahnya.

Akhirnya setiap harinya Sang anak masuk ke Masjid, membawa alkohol dan mabuk-mabukan ketika orang akan sembahyang. Tak satupun muslim yang bisa menghentikan Sang Anak, karena seluruh dokumen kepemilikan jatuh ke tangan Sang anak.

Contoh lainnya ialah ketika keorganisasian tidak professional dan bertanggung jawab, maka akan ada keberpihakan pada kelompok tertentu. Misalkan begini, jika organisasi bergerak berdasarkan keputusan bersama, maka mekanisme yang mungkin hanyalah voting.


Mekanisme voting memberikan kemungkinan kelompok mayoritas untuk menguasai Masjid. Jika dicontohkan secara sederhana di Indonesia, jika mayoritasnya orang NU maka mereka akan melakukan segala jenis peribadahan sesuai cara NU, pun sebaliknya jika Muhammadiah yang mayoritas.

Masjid tidak boleh dikotrol oleh kekuatan mayoritas, sebab rumah ibadah ini milik Allah, untuk kejayaan islam. Oleh karena itu kehadiran manajemen organisasi yang dipimpin oleh majelis (yang berilmu) meminimalisir penguasaan oleh satu golongan ini.

 

Waqaf dan kekuatan ekonomi Masjid

Masjid harus memiliki waqaf yang cukup. Point ketiga ini yang benar-benar membuat perspektif saya berubah total. Ini tentang ekonomi Masjid!

Kalau membangun Masjid di Indonesia, urusan biaya air, listrik dan kebutuhan harian Masjid bisa dengan mudah kita dapatkan dengan sumbangan warga. Sumbangan tak cukup, langsung saja datangin Bupati, Camat, Pemilik Perusahaan untuk menyumbang, beres. Aku tahu model ini karena kebetulan orang tuaku mengelola mushola kecil di depan rumah.

Bagaimana kalau di Jepang? Semuanya berubah! Tidak akan bisa menempuh jalan yang sama.

Sejak zaman Khulafaur Rasyidin ternyata pembangunan Masjid itu harus terukur jelas dan lengkap. Karena disempurnakan dengan waqaf. Walaupun pada masa itu pemerintahnya pro islam, tetapi pembangunan Masjid selalu dilengkapi dengan waqaf-nya berupa kebun kurma. Dengan cara ini, segala keperluan Masjid akan terpenuhi tanpa adanya sumbangan dari masyarakat.

Terlebih lagi jika ingin membangun Masjid di negara nonmuslim seperti di Jepang, hal ini mutlak harus diaplikasikan. Masjid yang dibangun dengan uang sumbangan (masyarakat muslim) tidak boleh hanya berbentuk bangunan saja, kemudian menyandarkan biaya pengurusan (utilitas) bangunan hanya pada sumbangan ummat.

Ketika sumbangan tidak banyak, maka siapa yang akan menanggung biaya tersebut? Tidak ada pejabat kaya raya yang bisa dipanggil untuk membayar. Apalagi mengandalkan majelis pengurus masjid.

Kalau biaya ini hanya sekali saja, mungkin bisa saja dilalui dengan mudah. Namun jika berkali-kali?

Contoh terburuknya ialah ketika negara Jepang mengalami krisis ekonomi. Maka secara otomatis mereka akan menghentikan impor tenaga kerja asing. Ini sudah pernah terjadi dan mungkin saja terulang. Saat itu terjadi, jumlah muslim di Jepang akan menurun secara drastis. Artinya ketika perusahaan menghentikan kerja tenaga asing, maka Masjid akan sepi dan sumbangan bisa kosong.

Contoh lainnya ini sangat mungkin terjadi bahkan di Indonesia sekalipun. Jika masjid hanya mengandalkan sumbangan untuk menutupi biaya fasilitasnya, maka dengan mudah Masjid bisa dikuasai oleh golongan tertentu. Andai saja organisasi Masjid sudah bagus dengan kepemimpinan berupa Majelis, tetap saja masih perlu kekuatan ekonomi dari waqaf.

Misalkan ummat muslim Indonesia di Hiroshima ingin menggambil alih masjid Hirosima dengan ide bahwa imam sholat di Masjid harus dari mazhab Syafii dan tidak boleh yang lainnya. Maka cara paling mudah ialah dengan mengarahkan jama’ah agar tidak berinfaq ke Masjid. Dengan cara ini, jika Masjid ekonominya hanya bergantung pada infaq (sumbangan). Sebentar saja mereka akan kolaps, dan langsung menuruti tuntutan dari ummat muslim Indonesia sebab dana yang disumbangkan oleh mereka ialah jalan hidupnya aktivitas Masjid.

Contoh ini juga terjadi di Indonesia dalam bentuk golongan NU, Muhammadiah, Jamaah Tabligh dan yang lainnya. (Saat kuliah, ini terjadi di Masjid dekat kontrakanku, juga terjadi di Mushola depan rumah temanku)

Kasus nyata lainnya berkaitan dengan kemandirian ekonomi Masjid dengan waqaf ini bisa dilihat dari pengalaman Masjid Hiroshima. Sekali waktu seorang Majelis Organisasi Masjid Hiroshima ditelepon oleh pihak kerajaan Arab Saudi. Dari Humas Kerajaan Saudi ini meminta agar Masjid Hiroshima mengadakan sholat gaib untuk meninggalnya seorang pangeran Saudi. Mereka menawarkan bantuan dana jika ini dilakukan. Tujuannya ialah agar masuk ke dalam media. Dengan enteng Majelis Organisasi Masjid Hiroshima menolak tawaran tersebut. Mereka sudah punya cukup uang sebab Waqaf Masjid Hiroshima berupa apartement 4 lantai. Mereka punya dana utilitas dan kegiatan da’wah yang cukup.

Independensi Masjid dari berbagai golongan bisa dintentukan oleh kemandirian ekonomi Masjid. Dan hal ini bisa diraih dengan Waqaf Masjid yang produktif.

Tiga point penting ini merupakan landasan dasar dalam membangun Masjid di Jepang ataupun negara Nonmuslim lainnya. Hilangnya satu ataupun ketiga point ini menyebabkan Masjid tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

Secara pribadi, aku sepakat bahwa ketiganya penting untuk pembangunan Masjid bukan hanya di Jepang tetapi juga di Indonesia. Masjid yang memiliki ketiga pilar penting tersebut memiliki kesempatan lebih besar untuk bisa bertahan secara permanen dinegara manapun selama ada muslimnya.

Mengaku-ngaku sebagai penulis sejak 2013, tak satupun buku yang berhasil dituliskan. Amatir Garis Keras!

5 thoughts on “Pelajaran Penting dalam Membangun Masjid di Jepang dan Negara Nonmuslim Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.